Beberapa hari ini di lini waktu Facebook ada yang mengangkat isu soal elitisme akademisi. Istilah ini merujuk pada sejenis kumpulan orang bergelar yang tujuan utamanya mengejar gelar, memakai (dan mempertahankan mati-matian) narasi “gelar = kemampuan”, dan akhirnya merasa dirinya lebih pintar daripada yang tidak/kurang bergelar (semacam “kompleks superioritas”). Kurang lebih setuju. Pendapat kawan-kawan atau komentar-komentar di media sosial dan alam sejenisnya, saya pandang sebagai sebuah firman yang perlu disebarluaskan secara sistematis, koheren, tanpa mengurangi keasikan belajar banyak hal.

Cuman, saya kok jadi penasaran masakan tidak ada hal-hal lain yang tersembunyi dari soal menyoal superioritas akademisi, selain gelar? Pernyataan gelar = kemampuan ini pun sebenarnya harus ditarik ke sistem pendidikan tinggi dan ekonomi yang memang memberikan insentif terhadap kapital sosial orang yang bergelar lebih banyak. Kapital sosial bisa dua bentuknya: (a) material, dalam bentuk gaji lebih besar, dan (b) non-material, kebanggaan dianggap pintar (lalu darimana munculnya kapital sosial bentuk ini? Dudududu). Eh, tapi bukan ini yang ingin saya bahas. Saya lebih tertarik terhadap persepsi superior sedikit di luar isu gelar-gelaran.

Observasi sok tahu saya, salah satu problem yang sering diasosiasikan dengan superioritas akademisi adalah posisinya terhadap akses terbuka. Singkatnya, “Kalau ndak mau bagi artikel yang sulit diakses oleh massa rakyat negara dunia ketiga (wkwk)= pelit dan elitis, pengetahuan cuman untuk dirinya dan kawan-kawan sejenisnya.” Menggratiskan pengetahuan sudah lama dilakukan oleh (mengacu pada artikel Tirto) para Robinhood pembajak buku dan jurnal ilmiah yang merugikan para penerbit raksasa. Menjadi perhatian pribadi saya ketika, beberapa waktu lalu sempat memperhatikan debat di sebuah forum penerima beasiswa mengenai boleh/tidaknya mengajukan permintaan unduh atau bagi-bagi artikel sesama kawan mahasiswa (seringnya dari kawan-kawan yang melanjutkan sekolah di universitas di Indonesia). Katanya sih persoalan etis/tidak etis, bahwa melakukan praktik unduh-dan-bagi itu melanggar etika akademik, tidak mengapresiasi peneliti/penulisnya.

Hmmmm. Masalahnya, apresiasi terhadap sebuah karya ilmiah itu contoh nyatanya seperti apa? Kalau di kepala beberapa orang, mengapresiasi itu cukup untuk tidak jadi plagiat. Semasa bodoh apakah buku/artikelnya dibajak atau diterjemahin tanpa izin, yang penting pengakuan kalau itu adalah ide miliknya. Tapi beberapa manusia ‘nyeleneh’ lain macam Oscar Wilde bilang kalau “imitasi adalah sanjungan yang paling tulus”. Jadi kalau ada yang plagiat karya Wilde dan ngaku-ngaku itu miliknya, mungkin Wilde cuman akan bilang, “Ndak papa, aku merasa tersanjung kamu mau niru-niru tulisanku” (wkwk, ya pernyataan Oscar Wilde konteksnya beda dengan plagiat yang niatnya cuman cari gelar atau dapat duit sih). Jadi melantur, tapi kembali lagi, bahwa di sini ada perbedaan persepsi soal bagaimana mengapresiasi naskah akademis.

Apakah kemudian yang ndak mau bagi-bagi artikel gratis itu sudah pasti elitis dan superior? Apakah ada informasi yang hilang (atau sengaja dihilangkan) soal sistem publikasi di dalam komunitas akademisi (Indonesia khususnya) sendiri? Apakah pembelaan terhadap naskah akademik jalur resmi itu murni masalah superioritas moral/etika berakademik, ataukah sekedar mempertahankan posisi sebagai yang diuntungkan dari jalur resmi itu? Atau apakah ini adalah persoalan pragmatis saja supaya tidak dituntut pakai UU Kekayaan In-telek-tual? Sejauh ini jawabannya adalah saya tidak tahu.

Dari hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa kawan, ada yang bilang akademisi superior itu kalau: nggak bisa dikritik, merasa dirinya paling pintar, dan ngebego-begoin siswanya. Persepsi ini terbentuk tentu dari pengalaman dan/atau juga pernyataan publik para akademisi itu sendiri, baik itu melalui forum diskusi/sosial media. Kawan-kawan dengan lingkaran sosial akademik yang lebih luas atau sedang berada di institusi pendidikan (yang secara umum feodal) mungkin bisa lebih paham soal ini daripada saya. Cuman, persoalan ini mungkin perlu dilacak dari proses pembentukan budaya in-telek-tual di Indonesia. Pandangan tentang dunia seperti apakah yang dimiliki ‘akademisi superior’ ini? Sejauh mana idiosinkratik seorang individu mempengaruhi sikapnya dalam berintelektual? Bagaimana budaya feodal dalam lingkup pendidikan tinggi bertahan? Apakah lingkar komunitas akademisi mempengaruhi perubahan/kelanjutan sikap ini? Jika ya, sejauh apa? Jika tidak, konteks sosial/politik apa yang mempengaruhi hal ini?

JD Legge dalam bukunya Intellectuals and Nationalism in Indonesia (1988) pernah bahas pertanyaan-pertanyaan itu dalam konteks Sjahrir dan lingkar intelektualnya. Salah satu argumen Legge tentang stereotipe ‘partai intelektual’ yang dikenakan pada Partai Sosial Indonesia (PSI) adalah persoalan persepsi diri (self-perception). Saya kutip,

They felt themselves to be in tune with modern currents of political and social thought. …. They felt themselves to be different from others of their countrymen who, like them, had had a Western education but who, as they thought, had been less successful in making its central concepts of their own. These self-perceptions were shared by others, sometimes critically … and sometimes approvingly (1988: 18).

Namun selain perspektif kolektif, Legge juga sempat mempertanyakan dua argumen mengenai faktor yang membuat orientasi pemikiran Sjahrir lebih sekular dibanding Hatta, misalnya. Apakah karena budaya rantau Minangkabaunya, seperti yang dicatat oleh Rudolf Mrazek, atau karena budaya pendidikan Barat seperti argumen Sal Tas?

Mungkin tidak setara memang membandingkan studi Legge dengan superioritas akademisi. Tapi jika ingin memahami mengapa sebagian akademisi gila gelar, perlu ditarik jauh tentang budaya akademia Indonesia. Jika dosen/peneliti senior/profesor bisa bersikap dan bertindak b*****t atau mengapa budaya akademik Indonesia segini feodalnya ya mau ndak mau perlu ditelusuri pelan-pelan supaya ndak berhenti jadi komentar. Isu ini kompleks, sudah jelas. Tidak bisa dicari hubungan kausalitas secara langsung, ya memang. Tapi paling tidak, kita tahu keb*****tan ini sistemis sekaligus sporadis, idiosinkratis sekaligus kolektif, historis dan sosiologis, jelas politis. Ngupasnya mesti kaya kupas bawang merah, perlahan tapi pasti sambil menangis.

Huehehehe.